Nganjuk | Updatenewstv- Sudah tiga bulan lamanya, belasan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang biasanya diberikan setiap bulan.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai, mengingat banyak yang mengandalkan TPP sebagai tambahan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari.
Isu ini menarik perhatian serius, terutama setelah Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga, dalam konten yang ia buat terkait permasalahan tersebut.
Yuangga mengungkapkan bahwa, informasi terkait peraturan bupati (perbub) yang belum ditandatangani adalah keliru. Ia menegaskan, tanpa adanya perubahan perbub, TPP seharusnya dapat dicairkan setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.
Terkait informasi perbup yang belum ditandatangani itu salah. Jadi tanpa perlu ada perubahan perbub, TPP seharusnya bisa dicairkan tiap bulannya mengikuti peraturan yang sebelumnya,” ujar Raditya Haria Yuangga, pada Jumat (21/03/2025).
Lebih lanjut, Yuangga menduga adanya tindakan yang disengaja untuk menunda pencairan TPP para pegawai. Ia menyampaikan, ada oknum yang diduga memaksakan untuk menunda pencairan tersebut, meskipun Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk bukan pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut.
Jadi kenapa pemda tidak mencairkan, itu tanda tanya. Saya memastikan bukan pak Bupati ataupun Wakil Bupati yang memaksakan hal ini, tapi seseorang di luar itu yang mengunci TPP seluruh pegawai Negeri Nganjuk. Ada pihak yang ingin mengubah peraturannya, dan keinginan itu ingin menaikkan, tapi tidak mau ada yang turun,” jelasnya dengan tegas.
Kasus ini semakin menambah pertanyaan di kalangan PNS dan masyarakat Nganjuk mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan apakah ada agenda tersembunyi di balik tertundanya hak-hak pegawai negeri tersebut.
(Ricko)