KEJARI NGANJUK PERPANJANG PENAHANAN TERSANGKA AS (51Th) SELAMA 40 HARI TERKAIT TIPIKOR ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMADUH.

Nganjuk | Updatenewstv- Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, atas permintaan penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk selaku penuntut umum memperpanjang penahanan atas nama tersangka AS (51 tahun) selama 40 hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 dimana hal ini dilakukan guna proses penyidikan yang saat ini belum selesai.

Tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait Aset Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
Penahanan terhadap Mantan Kades Kemaduh Periode Tahun 2013 s/d 2018 tersebut dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 10 Agustus 2022. Perpanjangan Penahanan dilakukan dengan alasan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP dan juga untuk mempercepat proses penyidikan yang tengah dilakukan.

Selanjutnya, tersangka tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Nganjuk dan ditahan selama 40 (empat puluh) hari ke depan sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.

Tersangka berinisial AS (51 tahun) selaku mantan Kepala Desa Kemaduh disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara dimaksud penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 27 orang dan ahli sebanyak 4 orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *