Nganjuk | Updatenewstv- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Hotel Front One Nganjuk pada Senin (24/02/2025).
Dalam FGD ini, hadir Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Arfi Musthofa, beserta seluruh komisioner KPU Kabupaten Nganjuk. Selain itu, turut serta perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk, perwakilan partai politik, serta media massa, antara lain dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Majapahit Pokja Nganjuk, dan Radar Kediri.
Dalam sambutannya, Arfi Musthofa, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada 2024, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk media massa, terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Masukan ini akan kami gunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang,” ujarnya.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam FGD ini antara lain tingkat partisipasi pemilih, peran media massa dalam Pilkada, serta potensi pelanggaran Pilkada yang perlu diantisipasi ke depannya.
Perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan menyatakan bahwa FGD merupakan wadah yang tepat untuk mengevaluasi serta memperbaiki penyelenggaraan Pilkada.
Kami berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang,” ujar perwakilan Bawaslu.
Media massa yang hadir juga memberikan masukan terkait peran mereka dalam Pilkada, dengan menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Media massa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait Pilkada. Kami berharap media massa dapat terus menjalankan peran ini dengan baik,” tambah salah satu perwakilan media massa.
Melalui FGD ini, diharapkan dapat terjalin kolaborasi yang lebih baik antara penyelenggara pemilu, pengawas, partai politik, serta media dalam rangka menciptakan Pilkada yang lebih transparan, partisipatif, dan bermartabat di masa depan.
(Ricko)