Nganjuk | Updatenewstv- Upaya menjadikan Marsinah, aktivis buruh asal Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pahlawan Nasional terus bergulir dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk pun telah menempuh sejumlah tahapan penting untuk memperjuangkan pengakuan atas sosok buruh perempuan yang menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan itu.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa perjuangan mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan telah berlangsung cukup lama.
Kami sudah melalui proses administratif dan akademik, termasuk penyusunan naskah akademik serta rekomendasi dari berbagai pihak,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Menurut Marhaen, Pemkab Nganjuk telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Gubernur Jawa Timur, sebagai langkah awal sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, serta Tanda Kehormatan Nasional (TP2GN).
Semua tahapan sudah kami tempuh sesuai prosedur. Kami berharap perjuangan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Dalam perjalanannya, Pemkab Nganjuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, sejarawan, hingga aktivis buruh untuk memperkuat kajian historis perjuangan Marsinah. Berbagai arsip, data lapangan, hingga pemberitaan nasional dikumpulkan untuk melengkapi berkas pengusulan.
Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji di Sidoarjo yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja. Keberaniannya menentang ketidakadilan akhirnya membuatnya menjadi korban pelanggaran HAM berat pada tahun 1993.
Dukungan untuk pengusulan ini datang dari banyak kalangan. Serikat pekerja, aktivis perempuan, hingga tokoh nasional menyuarakan hal serupa: Marsinah layak menjadi Pahlawan Nasional.
Pengakuan terhadap Marsinah bukan hanya mengenang jasanya, tapi juga menegaskan bahwa keberanian buruh memperjuangkan keadilan harus dihargai negara,” kata Marhaen.
Kronologi Perjuangan Pengusulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional
Tahun 2022: Pemkab Nganjuk mulai merencanakan pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.
Tahap awal: Pengumpulan data, dokumen, dan bukti historis dilakukan secara sistematis.
1 Mei 2025 (pagi): Pemkab Nganjuk bersama masyarakat dan aktivis buruh menggelar doa dan ziarah di makam Marsinah. Saat itu, wacana pengusulan resmi disampaikan ke publik.
1 Mei 2025 (siang): Berita pengusulan ini viral secara nasional. Presiden Prabowo, bersama berbagai serikat pekerja, turut menyampaikan dukungan.
Pemkab Nganjuk merespons cepat dengan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) beranggotakan 13 orang, dipimpin langsung oleh Bupati Marhaen.
Dilakukan komunikasi intens dengan Kemensos, Gubernur Jatim, Dinsos Provinsi, dan TP2GD Jawa Timur.
Sidang TP2GD Nganjuk dan Jatim digelar untuk menilai kelayakan usulan.
Seminar daerah dan nasional diselenggarakan untuk memperkuat dukungan publik dan akademik.
Dokumen persyaratan lengkap, termasuk naskah akademik dan bukti pemberitaan media nasional, telah diserahkan ke pemerintah pusat.
Dilakukan pemetaan kasus, analisis kronologis, dan penyempurnaan dokumen sesuai masukan dari TP2GD Jatim dan TP2GN pusat.
Sidang TP2PN di tingkat nasional berjalan lancar dengan hasil positif.
Kunjungan lapangan tim pusat juga telah dilakukan dan mendapat sambutan baik.
Semua proses dan prosedur sudah kami lalui dengan sungguh-sungguh. Semoga hasil akhirnya membawa manfaat dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Marhaen.
Bupati Nganjuk juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berjuang — mulai dari organisasi buruh lokal dan nasional, TP2GD Nganjuk, TP2GD Jawa Timur, TP2GN pusat, Gubernur Jawa Timur, hingga Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial.
Hasil akhir kita percayakan penuh kepada Presiden,” tutupnya dengan penuh harap.
Jika nantinya dikabulkan, Marsinah akan menjadi buruh perempuan pertama dari Nganjuk yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sekaligus menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kelas pekerja di Indonesia.
(Ricko)