Nganjuk | Updatenewstv- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Senin (30/6/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono. Hadir dalam forum tersebut Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, jajaran Forkopimda, serta seluruh anggota legislatif.
Dalam kesempatan itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun 2024, termasuk kritik dan saran strategis untuk pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Usai rapat, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh fraksi DPRD. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Hanura yang menyoroti pengembangan potensi pariwisata di Bendungan Semantok, perbaikan fasilitas rest area, serta apresiasi atas pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut.
Alhamdulillah, ini semua adalah hasil kerja bersama antara pemerintah dan DPRD. Masukan dari fraksi sangat konstruktif, terutama soal pariwisata yang memang belum maksimal,” ujar Marhaen.
Ia juga menanggapi kritik mengenai kondisi kabel provider yang semrawut, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pemkab, menurutnya, akan segera melakukan penertiban dan mengecek kelengkapan perizinan dari para penyedia layanan telekomunikasi.
Kita akan tertibkan kabel-kabel yang tidak rapi, baik di tiang milik PLN maupun Telekom. Penataan ini penting agar kota dan desa kita terlihat lebih bersih dan teratur,” tegasnya.
Menyikapi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Marhaen menyatakan bahwa ke depan pemerintah akan lebih ketat dalam pengelolaan retribusi dan optimalisasi pendapatan dari sektor parkir dan layanan publik lainnya.
Selain itu, untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, Pemkab Nganjuk telah menerapkan sistem layanan jemput bola, pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pelayanan langsung di kantor Dispendukcapil. Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mengurangi ketergantungan terhadap KTP fisik.
Sekarang semua bisa diakses lewat aplikasi IKD di handphone. Jadi tidak perlu bawa KTP fisik ke mana-mana. Kami mohon juga dukungan dalam sosialisasi ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono menyatakan bahwa seluruh pandangan fraksi yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya antara legislatif dan eksekutif. Ia memastikan DPRD akan memberikan rekomendasi atas LKPJ 2024 yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
Pandangan umum fraksi mencakup semua aspek, mulai dari penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga realisasi PAD. Kami akan dalami semua masukan tersebut dalam forum pembahasan,” ungkap Tatit.
Terkait realisasi PAD yang mengalami penurunan di beberapa sektor, Tatit mengaku hal tersebut menjadi perhatian serius DPRD. Ia menyatakan akan meminta penjelasan langsung dari perangkat daerah terkait.
Seharusnya PAD kita naik secara stabil. Kalau ada yang turun, kita akan cek kenapa bisa terjadi. Semua akan kita bahas detail, karena fraksi-fraksi sudah memberikan masukan yang luar biasa lengkap, termasuk dari PKB, Demokrat, dan Gerindra,” pungkasnya.
Dengan rapat paripurna ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk semakin kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
(Ricko)