Nganjuk | Updatenewstv– Suasana pagi di Nganjuk berubah menjadi lautan truk saat ratusan sopir yang tergabung dalam Komunitas Truk Nganjuk Raya (KTNR) menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin (21/04/2025).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan perlakuan hukum terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) dari luar daerah serta tuntutan penghapusan pajak kendaraan mati.
Sekitar 200 unit truk ikut dalam aksi ini, dengan jumlah massa mencapai lebih dari 300 orang. Mereka melakukan konvoi perlahan mulai dari perempatan Guyangan, melewati Alun-alun Kota Nganjuk, dan berakhir di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, Jalan Gatot Subroto. Konvoi yang berjalan dengan kecepatan hanya 10–20 km/jam sempat menyebabkan kemacetan parah, terutama di jalur nasional Surabaya-Madiun.
Dalam aksi yang berlangsung tertib ini, para sopir menyoroti lemahnya penegakan aturan terhadap truk tambang dari luar daerah yang kerap melintas dengan muatan melebihi 5 kubik tanpa tindakan hukum. Hal ini dianggap merugikan truk-truk lokal yang justru patuh terhadap peraturan.
Usai aksi, perwakilan KTNR mengikuti rapat audiensi di ruang Fraksi Garuda DPRD Nganjuk. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Jianto, perwakilan Komisi I dan III, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Nganjuk, dan Satpol PP.
Puguh Santoso, yang akrab disapa Bujel, sebagai perwakilan KTNR, menyampaikan dua tuntutan utama, yakni penyamaan pengukuran KIR dan Penghapusan pajak kendaraan yang sudah mati, seperti di Provinsi lain.
Penyamaan pengukuran KIR bagi truk 7 kubik agar tidak kalah bersaing dengan truk ODOL dari luar daerah,” tegas Bujel.
Penghapusan pajak kendaraan yang sudah mati, dengan komitmen bahwa para sopir akan membayar pajak secara tertib mulai tahun 2025 jika tuntutan tersebut dikabulkan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Jianto menyatakan dukungan terhadap aspirasi para sopir dan menyebut bahwa masalah ini bukan hanya milik komunitas truk, tapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat Nganjuk secara luas.
Kami akan menyurati Ibu Gubernur dan juga mendatangi langsung untuk menyampaikan keluhan ini. Ini bukan hanya soal kendaraan, tapi soal keadilan dalam pembangunan daerah,” ujar Jianto.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Satlantas, agar lebih tegas menindak truk ODOL serta meminta agar tambang-tambang di Nganjuk lebih memberdayakan armada lokal.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas sopir lokal tidak tinggal diam dalam menghadapi ketimpangan. Mereka menuntut keadilan dan perhatian dari pemerintah agar bisa bersaing secara sehat di tengah geliat investasi di Kabupaten Nganjuk.
(Ricko)