Nganjuk | Updatenewstv- Bertepatan dengan peringatan Hari Boyong ke-145 Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melantik empat pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Kamis malam (12/06/2025). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dan menjadi momen penting dalam penyegaran struktur birokrasi daerah.
Empat pejabat yang dilantik kini secara resmi mengisi posisi strategis sebagai berikut:
- Yanto, S.E., M.M. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Sutomo, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Ida Shobihatin, A.P., M.Si.sebagai Kepala Dinas Pertanian
- Mashudi Nurul Huda, S.STP., M.M.sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pelantikan ini mengakhiri masa kekosongan jabatan yang cukup lama, di mana sejumlah posisi sempat diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Proses seleksi yang sempat tertunda lebih dari dua bulan juga sempat memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Marhaen menekankan pentingnya bekerja cepat dan tepat. Ia meminta para pejabat baru untuk segera bergerak menjawab kebutuhan warga.
“Ini bukan jabatan hadiah, tapi amanah. Jangan menunggu—langsung kerja. Jangan birokratis, tapi solutif,” ujar Bupati dengan tegas namun santai.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya membangun tim kerja yang solid serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Dengan dilantiknya pejabat definitif di empat posisi penting ini, Pemkab Nganjuk berharap kinerja organisasi semakin optimal, khususnya dalam mempercepat layanan publik dan menjalankan program pembangunan daerah.
Namun demikian, masih ada empat jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif, yakni di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BKPSDM, dan BPKAD Pemkab belum memberikan kepastian kapan seleksi terbuka untuk posisi tersebut akan digelar.
Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur pemerintahan daerah, sekaligus menjawab harapan publik akan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.
(Tim)
