Nganjuk | Updatenewstv- Suasana Gedung DPRD Nganjuk riuh sejak Selasa pagi (18/11/2025). Puluhan massa dari Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) datang menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan legislatif menuntaskan polemik Program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaannya.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua FPMN, Suyadi, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Nganjuk berjalan tanpa perencanaan yang matang dan minim transparansi. Bahkan, ia menyebut program tersebut gagal mencapai tujuan awalnya.
Program makan bergizi gratis ini dijalankan secara sepihak, tidak transparan, dan tidak siap. Kami ingin kasus ini diselesaikan secara serius,” tegas Suyadi di hadapan massa.
Sebanyak 10 perwakilan FPMN kemudian diterima di Ruang Garuda DPRD. Pertemuan diadakan terbuka bersama pimpinan serta sejumlah anggota dewan.
Di dalam forum tersebut, FPMN menyoroti fondasi pelaksanaan MBG yang nilai mereka tidak mengikuti mekanisme pembahasan di lembaga legislatif. Menurut Suyadi, sebagai program berskala nasional, seharusnya persiapan dan kajian dilakukan secara menyeluruh sebelum diterapkan di daerah.
Program negara itu harus didiskusikan bersama. Tidak boleh diatur sepihak, siapapun. Bahkan presiden pun tidak bisa menentukan teknisnya begitu saja,” lanjutnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, menyampaikan bahwa pihaknya tetap optimistis MBG dapat berjalan maksimal di Nganjuk. Ia menargetkan 90 persen anak di Nganjuk sudah bisa menerima manfaat program MBG pada tahun 2026.
Optimisme ini disampaikan di tengah kritik terkait pemerataan dan dugaan pengurangan porsi makanan.
Jianto menegaskan bahwa permasalahan pemerataan di awal pelaksanaan terjadi karena program ini tidak menggunakan anggaran APBD atau APBN, sehingga proses penyesuaian memerlukan waktu.
Ia juga menyampaikan isu soal nilai porsi makan yang disebut Rp15.000. Menurut Juknis MBG, nilai porsi sebenarnya adalah:
Porsi besar: Rp10.000
Porsi kecil: Rp8.000
Rp5.000 sisanya digunakan untuk operasional dan sewa dapur
Tidak ada pemotongan. Yang dianggap Rp15.000 itu salah kaprah. Juknisnya sudah jelas,” tegas Jianto.
Hingga saat ini, Nganjuk memiliki target 94–95 dapur umum (SPPG). Sekitar 50 unit telah bersiap, dan 30–35 di antaranya sudah mulai beroperasi.
Jianto berharap hambatan awal bisa teratasi seiring bertambahnya SPPG aktif.
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono, memastikan akan menerimanya berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
Tatit menilai pelaksanaan MBG memang tidak seragam antarwilayah, tetapi jika ditemukan pelanggaran, pihak terkait bisa mendapat peringatan hingga pembekuan. DPRD juga berencana menggandeng ahli gizi dan pangan guna memastikan kualitas makanan bagi siswa.
Pertemuan antara DPRD dan perwakilan berdemonstrasi berjalan kondusif. Perwakilan FPMN berharap langkah evaluasi DPRD benar-benar membawa perbaikan sehingga MBG dapat tepat sasaran dan bermanfaat nyata bagi anak-anak Nganjuk.
(Ricko)