Nganjuk | Updatenewstv- Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, kegiatan pelatihan perangkat desa se-Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, justru menuai sorotan tajam. Pasalnya, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa tersebut digelar di hotel berbintang Purnama, Kota Batu, Jawa Timur, selama dua hari pada 24–25 Oktober 2025.
Sedikitnya 160 perangkat desa dari berbagai desa di Kecamatan Patianrowo ikut serta dalam kegiatan itu. Tujuannya meliputi untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, pemilihan lokasi di hotel mewah dinilai tidak mencerminkan penghematan anggaran yang ditekankan oleh pemerintah.
Kegiatan peningkatan kapasitas itu memang penting, tapi harus dilihat juga efektivitas dan urgensinya. Kalau dilakukan di hotel berbintang dengan biaya besar, itu jelas tidak sejalan dengan prinsip efisiensi,” tegas Ketua Lembaga Kajian Hukum Publik (LKHP) Nganjuk, Hamid Efendi, Rabu (29/10/2025).
Hamid menilai, setiap rupiah dari APBDes maupun dana transfer harus membatasi ketat agar tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Ia menyyangkan jika anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik atau pemberdayaan masyarakat malah terserap untuk kegiatan seremonial.
Masih banyak jalan desa yang rusak, rumah warga miskin yang membutuhkan bantuan, dan pelayanan publik yang belum optimal. Tapi anggarannya malah dihabiskan untuk pelatihan di tempat mewah. Ini ironis,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengaku belum mengetahui adanya kegiatan tersebut. Saat dikonfirmasi di sela acara panen raya bawang merah di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Marhaen mengaku tidak menerima laporan atau pemberitahuan sebelumnya.
Maaf, saya belum tahu adanya kegiatan itu. Nanti akan kami jelaskan,” singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk belum memberikan keterangan resmi. Saat dihubungi, Kepala Dinas PMD mengarahkan agar konfirmasi dilakukan ke Camat Patianrowo.
LKHP mendesak agar Inspektorat dan DPRD Kabupaten Nganjuk segera meninjau kegiatan serupa di masa mendatang. Lembaga itu menekankan pentingnya pengawasan agar penggunaan anggaran desa benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Tim)