Nganjuk | Updatenewstv- Sejumlah petani padi di Kabupaten Nganjuk mengeluhkan penolakan Bulog Nganjuk dan Kediri terhadap hasil panen gabah mereka.
Penolakan ini memaksa petani untuk menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga yang jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Menurut pengakuan beberapa petani, mereka sangat kecewa dengan kebijakan Bulog yang menolak gabah kering hasil panen mereka dengan alasan kuota pembelian sudah penuh. Kecewa atas kondisi ini, para petani merasa terjebak dan tak punya pilihan selain menjual gabah mereka dengan harga yang lebih rendah, meski sudah berharap dapat menjualnya dengan harga yang sesuai HPP.
Dedy Nawan, Kepala Desa Gejagan sekaligus Ketua Asosiasi Kelompok Tani (AKD) Nganjuk, menyatakan bahwa, masalah serupa juga terjadi di wilayahnya. Para petani di desa tersebut sempat menyerahkan data KTP untuk dimasukkan ke dalam sistem Bulog, dengan harapan bisa menjual gabah mereka sesuai dengan ketentuan harga. Namun, saat waktu panen tiba, ternyata sistem Bulog tidak menerima gabah mereka karena adanya kesalahan dalam proses input data, sehingga gabah mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem pembelian.
Hal ini juga terjadi di desa saya. Para petani sudah memberikan KTP kepada kelompok tani untuk diinput dan diserahkan ke Bulog. Namun, saat panen tiba dan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ternyata ada miss dalam sistem, sehingga gabah kami tidak dapat diserap Bulog,” ujar Dedy Nawan, pada Senin (17/03/2025).
Dedy Nawan juga menyayangkan, jika harapan para petani yang sudah mengandalkan Bulog, harus kandas karena sistem yang tidak berjalan baik. Ia pun menegaskan bahwa sebagai pemerintah desa, mereka akan terus berusaha menjembatani agar harga gabah tetap sesuai dengan ketentuan HPP, yaitu Rp 6.500 per kilogram.
Ini sangat disayangkan, karena para petani sudah berharap Bulog akan menyerap hasil panennya dengan harga yang sudah ditentukan. Kami akan terus berjuang agar harga tetap stabil dan petani tidak dirugikan,” pungkas Dedy Nawan.
Dedy berharap agar sistem yang diterapkan Bulog lebih mudah diakses dan tidak terlalu rumit bagi petani.
Dedy menekankan pentingnya koordinasi antara Bulog dan pemerintah desa, agar proses penyerapan hasil panen dapat berjalan dengan lancar, sehingga harga gabah tetap stabil sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.
Saya berharap hal ini tidak terjadi di desa-desa lain. Kita ingin sistem yang diterapkan Bulog lebih sederhana, agar penyerapan gabah bisa berjalan dengan lancar di Kabupaten Nganjuk. Kami akan terus berkoordinasi dengan kepala desa lain terkait masalah ini dan jika diperlukan, kami siap mengadakan hearing untuk memastikan proses penyerapan berjalan sesuai harapan,” tambah Dedy.
(Ricko)