Surabaya | Updatenewstv- Dalam upaya memperkuat sektor perikanan laut dan mendorong pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Aliansi Nelayan Tradisional Kota Surabaya mengumumkan dukungan terhadap program pengembangan potensi kelautan dan perikanan nasional, Jumat (31/10/2025).
Acara tersebut berlangsung di Sekretariat Aliansi Nelayan Tradisional Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi berbasis perikanan di wilayah pesisir Jawa Timur.
Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Surabaya, Andi Sarjianto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
Indonesia ini negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat besar. Garis pantai kita mencapai 81 ribu kilometer dan luas perairan mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Potensi ini harus dikelola dengan bijak dan berpihak pada kesejahteraan nelayan,” ujar Andi.
Menurutnya, selain penangkapan ikan di laut, budidaya budidaya baik di wilayah pesisir (inshore) maupun lepas pantai (offshore) juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor akuakultur dinilai memiliki masa depan cerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Saat ini, berbagai komoditas unggulan budidaya budidaya tengah dikembangkan, seperti ikan kerapu, kakap putih, kakap merah, bandeng, tiram mutiara, lola, batu buruan, dan teripang. Komoditas-komoditas tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di wilayah pesisir.
Selain sektor penangkapan dan budidaya, wisata bahari juga menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak warga yang kini beralih menjadi penyedia jasa wisata, pedagang hasil laut, hingga pengrajin produk berbasis sumber daya alam kelautan.
Jika potensi pesisir ini dikelola secara terencana, akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi lokal,” tambah Andi.
Wilayah pesisir disebut sebagai kawasan yang sangat produktif, karena menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, produksi hasil laut, perdagangan, hingga industri jasa perikanan.
Namun demikian, Andi menekankan pentingnya prinsip kemiskinan (sustainability) dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya laut.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.
Keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi menjadi kunci agar sumber daya laut tetap tersedia bagi generasi mendatang,” pungkas Andi.
Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara nelayan tradisional, pemerintah, dan pelaku industri perikanan dalam membangun sektor kelautan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
(Tim)