Nganjuk | Updatenewstv- Kemampuan Bulog Cabang Kediri dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Nganjuk sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram kini dipertanyakan. Masalah demi masalah muncul sejak awal panen, menyebabkan petani semakin resah.
Ketidakmampuan Bulog dalam menyerap gabah sesuai HPP ini mendorong Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, untuk mengambil langkah tegas. Bupati Marhaen berencana untuk mendatangi Bulog bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Nganjuk pada Senin (24/3/2025).
Aksi tersebut diambil setelah berbagai laporan mengenai kesulitan petani dalam menjual gabah mereka dengan harga yang wajar.
Aji Dwi, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom mengungkapkan bahwa, tanda-tanda permasalahan sudah terlihat sejak awal musim panen.
Salah satu kendala utama adalah kebijakan Bulog yang membatasi kuota harian dalam pembelian gabah.
Panen di Kecamatan Tanjunganom tidak serentak. Desa seperti Kampungbaru panennya belakangan, sementara desa lain seperti Jogomerto dan Sumberkepuh sudah panen lebih dulu. Akibatnya, saat giliran kami panen, kuota Bulog sudah habis, dan kami tidak bisa mendaftar,” ujar Aji.
Masalah lainnya adalah sistem pendaftaran yang dinilai terlalu rumit dan sering mengalami gangguan. Sejumlah petani mengeluhkan aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran sering kali tidak dapat diakses, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menjual gabah mereka ke Bulog.
Gabah saya sudah siap dijual, tapi saat saya coba mendaftar, aplikasi gagal terus. Akhirnya, saya terpaksa jual ke tengkulak dengan harga lebih rendah dari HPP,” ujar Warno, petani di Kecamatan Rejoso, yang mengaku hanya bisa menjual gabahnya dengan harga Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per kilogram.
Hal ini semakin memperburuk keadaan petani yang sebelumnya sudah terbebani dengan naiknya harga pupuk dan biaya produksi yang semakin tinggi.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Kami tidak bisa membiarkan petani terus-menerus dipermainkan. Bulog seharusnya menjadi solusi, bukan malah menambah masalah. Kami akan mendesak Bulog untuk segera mencari solusi atau kami akan melaporkan langsung ke Bulog pusat,” tegas Marhaen.
Dengan tekanan dari pemerintah daerah, diharapkan Bulog dapat segera memberikan solusi yang konkret agar penyerapan gabah bisa berjalan sesuai dengan HPP. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi aksi protes besar-besaran dari para petani yang semakin terhimpit dengan keadaan ini.
(Ricko)
