Nganjuk | Updatenewstv- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk ternyata masih banyak yang luput dari pelaporan. Kondisi ini bukan semata-mata karena korban takut mengadu, tetapi juga disebabkan oleh terbatasnya akses layanan pengaduan dan minimnya informasi mengenai mekanisme pelaporan yang tersedia bagi masyarakat.
Melihat kenyataan tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk terus berupaya memperluas jangkauan layanan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Salah satu langkah strateginya diwujudkan dalam kegiatan “Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” yang digelar di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Senin (21/10/2025).
Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, dalam berbagai tekanan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Saya harap melalui forum ini dapat terjalin sinergi lintas dalam pencegahan maupun penanganan kasus, sehingga setiap lembaga dapat berusaha secara optimal dan saling melengkapi,” ujar Trihandy.
Trihandy juga menegaskan bahwa kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus menjadi perhatian bersama, mulai dari penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial.
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelamatkan korban. Tidak sekadar menempatkan mereka di tempat yang aman, tetapi juga memadukan perkembangannya, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai wujud nyata kolaborasi, acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan media massa serta organisasi perempuan, guna memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, yakni Trihandy Cahyo Saputro (Wakil Bupati Nganjuk), Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si. (Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur), Briptu Dary Iqbal Putra Perdana, SH, MH (Unit PPA Polres Nganjuk), dan Haris Jatmiko, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk).
Dalam forum tersebut, para narasumber bersama membahas berbagai strategi dan program lintas sektor, termasuk pencegahan kekerasan, penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan perkawinan anak, serta penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada rehabilitasi.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan dengan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan Nganjuk sebagai daerah yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan.
(Ricko)
