Nganjuk, updatenewstv – Kabupaten Nganjuk tengah menghadapi situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintah daerah terus berpacu melakukan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, rentetan kasus hukum yang menyeret aparatur dan pejabat justru memunculkan kegelisahan di lingkungan birokrasi.
Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah perkara hukum mencuat dan menjadi perhatian publik. Mulai dugaan korupsi di lingkungan perbankan daerah, perkara proyek pengadaan, hingga kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Angin.
Terbaru, penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penggeledahan di empat lokasi terkait dugaan korupsi penggelapan dalam jabatan di salah satu bank daerah. Nilai kerugian negara dalam perkara itu disebut hampir mencapai Rp2 miliar.Pelakunya pasangan suami istri yang kini telah ditetapkan tersangka.
Tak hanya itu, kasus dugaan gratifikasi proyek fiber optik di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk juga masih bergulir di meja hijau. Dalam perkara tersebut, mantan pejabat disebut diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah terkait proyek pengadaan jaringan intra fiber optik tahun anggaran 2024.
Selain itu kasus baru juga muncul yaitu tim penyidik Kejari Nganjuk, baru saja melakukan penggeledahan kantor Bappeda Nganjuk, terkait review FS Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.
Situasi ini membuat sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan mulai waswas. Apalagi penegak hukum dinilai semakin agresif mengusut dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan jabatan.
“Sekarang semua serba hati-hati. Banyak pejabat mulai takut mengambil keputusan karena khawatir berujung persoalan hukum,” ujar salah satu sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah sebenarnya sedang fokus mengejar berbagai target pembangunan. Infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terus didorong agar daerah mampu bersaing dengan kabupaten lain di Jawa Timur.
Namun munculnya berbagai kasus hukum justru dinilai dapat mengganggu stabilitas birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Situasi ini seharusnya menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan internal serta transparansi penggunaan anggaran.
Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar proyek fisik. Yang paling penting adalah integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Masyarakat kini berharap penegakan hukum berjalan transparan dan profesional tanpa tebang pilih. Di saat yang sama, roda pembangunan di Kabupaten Nganjuk juga diharapkan tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat kegelisahan di internal birokrasi.***
