Nganjuk | Updatenewstv- Proyek pembangunan yang dilakukan oleh PT SAI di belakang pabrik mereka di Kecamatan Gondang, Nganjuk, kini memicu kontroversi yang semakin meruncing di kalangan warga setempat.
Keluhan para warga berdatangan, dengan mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan serta ketidakadilan dalam distribusi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Salah satu titik perhatian utama adalah penggunaan truk pengangkut material yang dianggap melanggar aturan tonase yang berlaku.
Warga mengungkapkan bahwa truk-truk yang mengangkut material untuk proyek tersebut membawa beban yang melebihi batas tonase, mengakibatkan kerusakan jalan yang semakin parah. Hal ini semakin memperburuk kondisi infrastruktur jalan yang sudah tidak memadai.
Selain itu, masalah yang lebih besar, menurut warga, adalah kurangnya perhatian pihak PT SAI terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Masyarakat mengkhawatirkan potensi pencemaran yang dapat mengancam kesehatan warga, terutama terkait dengan debu tebal yang beterbangan di sekitar lokasi pembangunan. Udara yang tercemar debu membuat warga merasa tidak nyaman dan mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka.
Beberapa warga juga melaporkan bahwa PT SAI belum melakukan sosialisasi yang memadai mengenai proyek tersebut.
Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas disampaikan mengenai rencana pembangunan dan dampak jangka panjangnya. Warga merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka mengenai proyek ini.
Sandhim, Pengurus GRIB Jaya, menyatakan bahwa selain masalah sosial dan lingkungan, proyek ini juga mengungkapkan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.
Kami perihatin, kenapa masyarakat Nganjuk dijadikan penonton saja, padahal banyak personil yang berpotensi dan kemampuannya juga mumpuni,” ujar Sandhim, pada hari Senin (09/12/2024).
Masyarakat sekitar mengeluhkan bahwa mayoritas pekerjaan yang terkait dengan proyek pembangunan ini, seperti jasa urukan dan pengangkutan material, diberikan kepada pengusaha luar daerah, bukan pengusaha lokal Nganjuk. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara pengusaha lokal dan luar daerah.
Sandhim mengingatkan untuk perusahaan yang terlibat, agar segera merespon, supaya masalah cepat selesai dan masyarakat Nganjuk juga mendapatkan perhatian.
Jika tidak ada respon dari pemenang tender yang ada disini, kami akan mengadu ke Kepala Desa setempat. Apabila tidak ada respon juga, kita akan mengerahkan masa dari teman-teman GRIB Nganjuk,” tambah Sandhim.
Sebagai respons terhadap keluhan ini, warga setempat menuntut agar pemerintah daerah lebih tegas dalam memastikan bahwa proyek-proyek besar yang ada di wilayah Nganjuk melibatkan warga setempat dalam segala aspek, mulai dari pekerjaan fisik hingga penyediaan material.
Mereka berharap agar ada kebijakan yang mengutamakan pemberdayaan pengusaha dan tenaga kerja lokal agar keuntungan dari proyek pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
(Ricko)