NGANJUK-UPDATENEWSTV– Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro dan jajaran Forkopimda Nganjuk melakukan sidak lokasi pembangunan Gedung Sekolah Rakyat, di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Selasa (30/6/2026).
Didampingi pelaksana proyek, rombongan berkeliling mengecek sejumlah bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Dari hasil peninjauan, Bupati Marhaen menilai pembangunan perlu dipercepat agar target penyelesaian pada akhir Juli dapat tercapai.
Marhaen mengatakan, sebelum meninjau lokasi, pihaknya mengikuti rapat pleno penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat.
“Hasil sementara (rapat pleno), jenjang SMA menerima 90 siswa dari 130 pendaftar, sedangkan jenjang SMP menerima 90 siswa dari 128 pendaftar,” ujar Marhaen, Selasa (30/6/2026).
Menurut Marhaen, jumlah pendaftar SD masih sangat minim dan masih harus melalui proses evaluasi. Ini karena sebagian calon siswa tidak memenuhi batas usia yang ditetapkan.
“Untuk SD masih kurang. Ada tujuh calon yang kami evaluasi lagi karena usianya ada yang sudah 12, 14 hingga 15 tahun, padahal ketentuannya maksimal 13 tahun,” ujar Marhaen.
Terkait pembangunan fisik, Marhaen menyebut terdapat perbedaan data progres antara pelaksana proyek dan konsultan manajemen konstruksi (MK). Pelaksana melaporkan progres sekitar 87 persen, sedangkan hasil penilaian MK berada di kisaran 65 persen.
Menurutnya, perbedaan angka tersebut bukan persoalan utama. Yang lebih penting adalah memastikan kondisi riil di lapangan dan langkah percepatan yang harus segera dilakukan.
“Kami tidak sedang memperdebatkan angka. Yang penting kondisi existing seperti apa dan apa yang harus dilakukan supaya target akhir Juli bisa tercapai,” kata Marhaen.
Lebih lanjut, Marhaen juga meminta ada penambahan tenaga kerja secara signifikan. Saat ini, lanjutnya, jumlah pekerja diperkirakan baru sekitar 420 orang. Sementara kebutuhan ideal mencapai 900 hingga 1.000 orang agar pekerjaan dapat dipercepat.
“Selain itu, ketersediaan material bangunan juga saya minta dipastikan agar tidak menghambat proses konstruksi,” imbuhnya.
Marhaen bersama Forkopimda Nganjuk akan terus mengawal percepatan pembangunan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat tersebut.
“Kalau Nganjuk itu harus gaspol. Kita dorong percepatan, terutama pada pekerjaan yang menjadi prioritas agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Jika gedung belum sepenuhnya siap saat kegiatan belajar mengajar dimulai, Marhaen menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, untuk menentukan langkah terbaik. Termasuk menyiapkan alternatif lokasi pembelajaran sementara.
“Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat karena ini kewenangan pusat. Tetapi Pemkab tetap berkewajiban memberikan dukungan dan masukan agar program ini bisa berjalan sesuai harapan,” pungkas Marhaen.
(Tim)
