NGANJUK,UPDATENEWSTV– Tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) seretak di Kabupaten Nganjuk pada 2027 mendatang terus bergulir.
Terbaru, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10.2/4027/411.000/2026 tentang Persyaratan Bagi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2027 di Kabupaten Nganjuk.
SE yang ditetapkan pada 13 November 2026 itu berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam Pilkades serentak pada 2027 mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Sopingi menjelaskan, SE tersebut juga telah disosialisasikan ke desa-desa di Kabupaten Nganjuk.
Menurut Sopingi, hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh desa tidak merasa keberatan dan menerima SE yang dikeluarkan oleh Bupati Nganjuk tersebut.
“Sampai saat ini kita keliling sosialisasi tidak ada yang mengajukan keberatan,” ujar Sopingi saat diwawancarai melalui sambungan telfon pada Jumat, 20 November 2026.
Sopingi juga memastikan bahwa isi dari SE tersebut telah dinyatakan tidak bertentangan dengan aturan maupun Undang-Undang diatasnya.
Hal itu, kata Sopingi, sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nganjuk pada beberapa waktu yang lalu.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto, saat dikonfirmasi pada hari yang sama.
“Memang sudah dibahas dalam rapat. Karena sudah terlaksana tahapan, tetep dilaksanakan tahapannya. Bila di kemudian hari ada aturan yang baru diuji lagi. Intinya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya,” ujar Marianto.
Meski SE tersebut dianggap menjadi angin segar bagi panitia pilkades yang telah menunggu aturan baku, tetapi beberapa pihak menyoroti adanya persoalan didalamnya.
Untuk diketahui, SE tersebut salah satunya mengatur tentang pembatasan bagi kepala desa yang pernah menjabat selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Beberapa pihak menilai hal ini tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara itu, SE ini dikeluarkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Nganjuk pada 2027 mendatang.
Saat ditanya mengenai kapan diterbitkannya Perbup tersebut, Sopingi maupun Marianto sama-sama menjawab bahwa Perbup tersebut ditargetkan selesai pada pekan depan.
Praktisi Hukum Nganjuk, Anang Hartoyo, menjadi pihak yang memberikan sorotan dan kritik terhadap terbitnya SE tersebut.
Anang mengatakan, kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkades serentak 2027 tidak cukup hanya dengan keseragaman administrasi, melainkan harus aturan perundang-undangan.
“Kepastian hukum dalam demokrasi pilkades 2027 itu tidak cukup dibangun dengan keseragaman administrasu melalui SE Bupati. Nah, tentunya kepastian hukum disini menuntut agar setiap persyaratan yang ditetapkan oleh panitia nantinya itu berdasarkan aturan yang tepat,” tegas Anang.
Ia menyoroti poin 11 dalam romawi IV SE tersebut, yang memuat syarat kepala desa yang sudah menjabat dua kali masa jabatan tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada Pilkades 2027, menafikan pengecualian yang ditetapkan pada Pasal 118 huruf a maupun b UU Desa.
Menurut Anang, poin tersebut bertentangan dengan poin 12 romawi V dalam SE yang sama, yang mengakui pengecualian dalam Pasal 118 huruf a maupun b UI Desa.
“Pengecualian disini terdapat di dalam poin IV angka 11 yang mana memuat syarat tidak pernah menjabat kepala desa selama dua kali masa jabatan,” kata Anang.
“Namun itu kontradiktif dengan poin V nomor 12, yang mana itu mengakui pengecualian berdasarkan pasal 118 huruf a maupun huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,” sambungnya.
Anang juga menyoroti kedudukan SE tersebut yanh seakan menjadi pengejawantah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terbit sebelum adanya Perbup.
Menurut Anang, SE pada dasarnya boleh memberikan penjelasan dalam tata pelaksanaan pilkadesa secara hukum, namun tidak memiliki wewenang untuk mempersepsikan Undang-Undang.
“jika diperlukan ketentuan teknis yang berlaku, harusnya itu Bupati Nganjuk menggunakan Perbub bukan SE. SE itu bukan regulasi, bukan pelaksana teknis, bukan peraturan pelaksanaan teknis. SE itu adalah bentuk surat edaran yang berguna untuk deretan administrasi di bawahnya,” kata Anang.
Anang mengaku khawatir jika namti SE tersebut dipahami sebagai aturan baku dalam pelaksanaan pencalonan kepala desa pada Pilkades serentak 2027 mendatang.
Oleh karenanya, Anang berharap ada penyelarasan terhadap SE tersebut, guna menghindari sengketa maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalan pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
(TIM)


























