KEDIRI | UPDATENEWSTV – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Kamis (15/10/2026).
Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam Sinergi Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini didampingi Bupati Kediri, Komandan Kodim 0809/Kediri, Kapolres Kediri Kota serta Forkopimda.
Dalam Kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan pangan dari Bank BNI kepada warga desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
Menteri bidang pangan Zulkifli Hasan juga melihat secara langsung isi dari KDMP Sonorejo Grogol yang terdiri dari produk UMKM, Bahan pangan serta barang pertanian, bahkan Menpan, juga memeriksa kendaraan operasional KDMP. Sedangkan untuk transaksi pembayaran di KDMP Sonorejo menggunakan Tunai maupun Digital menggunakan Qris Bank BNI.
Menurut Zulhas, KDKMP tidak dirancang sekadar menjadi toko atau supermarket yang bersaing dengan pelaku usaha lain. Koperasi ini diharapkan menjadi salah satu saluran penyaluran program pemerintah, khususnya untuk memastikan masyarakat memperoleh barang bersubsidi sesuai ketentuan harga.
Menpan mencontohkan harga LPG yang masih ditemukan mencapai rp 23 ribu hingga rp 64 ribu. Padahal, menurutnya, masyarakat seharusnya bisa mendapatkan LPG dengan harga sekitar Rp 18 ribu hingga Rp 18.500.
“Ini bukan supermarket, ini bukan toko yang bersaing. Di sini barang-barang subsidi nanti disalurkan melalui koperasi agar rakyat mendapatkan harga subsidi,” ujar Zulhas di depan warga setempat.
Ia menjelaskan, panjangnya rantai pasok menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi. Melalui koperasi yang berada lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah berharap distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi dapat berjalan lebih efektif.
Zulkifli menegaskan bahwa pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional.
“Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Sebanyak 10.070 titik tersebut tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
Pemantauan ini melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, termasuk gubernur, panglima daerah militer, bupati/walikota, serta camat, untuk membantu mengatasi kendala pasokan dan kebutuhan operasional di wilayah masing-masing.
“Kalau pupuk belum sampai, misalnya, pemerintah daerah bisa membantu mengatasi kendalanya. Gubernur dan bupati diharapkan ikut membantu agar operasionalisasi koperasi berjalan dengan baik. Dalam 8 hari, kita akan terus mengecek apa yang sudah tersedia, apa yang belum, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Zulkifli.
Untuk memastikan tindak lanjut berjalan, pemerintah menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT. Agrinas Pangan Nusantara. Posko ini akan memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti kendala agar KDKMP terus siap melayani kebutuhan masyarakat.
