Nganjuk | Updatenewstv- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Pendopo Aula Dinas Pendidikan, sebagai langkah menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan tahun 2027. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di Kota Angin.
Dalam pemaparannya, Disdik Nganjuk mengungkap sejumlah persoalan krusial yang masih menghadang. Diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang belum merata dan belum sepenuhnya layak, verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum tuntas, hingga pengelolaan Dana BOS yang dinilai belum sepenuhnya akuntabel.
Selain itu, tantangan lain yang mengemuka yakni implementasi sekolah ramah anak yang belum optimal, kualifikasi guru yang belum sepenuhnya linier, serta distribusi dan kuantitas tenaga pendidik yang belum merata di seluruh satuan pendidikan.
Tak hanya memetakan persoalan, Disdik juga menggarisbawahi sejumlah strategi tantangan ke depan. Mulai dari percepatan digitalisasi pendidikan, penguatan paradigma wajib belajar 13 tahun sebagai game changer pembangunan SDM, peningkatan Indeks Inovasi Daerah, implementasi reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik terintegrasi, hingga efisiensi anggaran.
Di sisi lain, peluang besarnya juga terbuka. Momentum Indonesia Emas 2045, kebijakan alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikan, serta kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi modal penting untuk mendorong transformasi pendidikan di Nganjuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, menegaskan bahwa forum ini menjadi dasar penyusunan kebijakan strategi tahun 2027 yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
Forum ini menjadi sarana sosialisasi sekaligus menyerap masukan dari berbagai pihak. Dari permasalahan, tantangan, hingga peluang, semuanya kita rangkum untuk menentukan arah kebijakan 2027,” ujar Puguh Harnoto saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026).
Ia menginventarisir sejumlah fokus kebijakan, antara lain penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menyediakan kebutuhan guru dan pengawas sekolah sesuai rasio ideal, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
Selain itu, Disdik juga akan mendorong optimalisasi digitalisasi layanan pendidikan agar lebih efektif dan efisien, memperkuat kurikulum, menyediakan guru pembimbing khusus bagi sekolah inklusif, menciptakan lingkungan belajar yang bebas diskriminasi dan perundungan, serta memperkuat karakter pendidikan peserta didik.
Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD terkait, Asisten Pemerintahan, DPRD khususnya Komisi IV, Dewan Pendidikan, perwakilan kepala sekolah melalui K3S dan MKKS, pengawas sekolah, hingga tokoh masyarakat.
Dalam diskusi, sejumlah masukan mengemuka. Salah satunya harapan agar arah strategi kebijakan benar-benar panduan menjadi implementasi dan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi sorotan, termasuk sinkronisasi dengan program pemerintah seperti pemberian makanan bergizi gratis.
Isu kesejahteraan guru PAUD dan pendidikan non formal turut disampaikan, termasuk masalah kekurangan guru dan status tenaga pengajar yang belum masuk dalam Dapodik.
Menyanggapi hal tersebut, Puguh menekankan bahwa menyediakan rasio kebutuhan guru dan pengawas menjadi bagian dari isu strategis 2027.
Hampir semua satuan pendidikan saat ini mengalami kekurangan guru. Harapannya ke depan lebih seimbang antara jumlah siswa, rombongan belajar, dan tenaga pendidik,” jelasnya.
Terkait anggaran, Disdik mencatat alokasi pendidikan di Kabupaten Nganjuk telah melampaui amanat undang-undang. Dari total APBD sekitar Rp2,6–2,7 triliun, anggaran pendidikan mencapai Rp958 miliar atau hampir 30 persen.
Secara regulasi minimal 20 persen. Kita sudah di atas itu. Namun memang belanja pegawai juga menyerap porsi yang cukup besar,” terangnya.
Sementara untuk sektor infrastruktur, anggaran tahun 2025 yang sebelumnya lebih dari Rp30 miliar kini turun menjadi sekitar Rp12 miliar hasil efisiensi. Kondisi ini membuat pembangunan fisik skala besar masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, meski perbaikan ringan tetap diupayakan melalui APBD.
Melalui forum ini, Disdik Nganjuk menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pendidikan di Kabupaten Nganjuk semakin inklusif, merata, dan berdaya menuju tahun 2027 dan visi besar Indonesia Emas 2045.
(Tim)
