Nganjuk | Updatenewstv- Kunjungan kerja dilakukan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, ke Kabupaten Nganjuk, Sabtu (28/02/2026). Kehadiran menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu membawa dua agenda prioritas nasional, yakni sosialisasi program Sekolah Rakyat (SR) serta penguatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial sangat bergantung pada keakuratan dan akurasi data di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang valid menjadi landasan utama agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
Data itu ibarat jantung dalam sistem perlindungan sosial. Kalau datanya tidak akurat, kebijakannya juga tidak akan tepat. Oleh karena itu, peran desa, lurah, hingga operator sangat menentukan,” tegasnya di hadapan jajaran pemerintah daerah dan para pendamping sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul tidak datang sendiri. Ia didampingi sejumlah pejabat eselon I dan staf khusus Kementerian Sosial, mulai dari Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, hingga para direktur dan tenaga ahli yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
Tak hanya itu, seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial (Peksos) se-Kabupaten Nganjuk juga ikut dihadirkan. Forum ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai kendala teknis pemutakhiran data yang selama ini sering muncul di lapangan.
Gus Ipul mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat, sehingga pembaruan data DTSEN berjalan lebih cepat dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Sementara itu, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan dua agenda strategis tersebut.
Menurutnya, Pemkab Nganjuk telah mempersiapkan pembukaan Sekolah Rakyat dan menargetkan pendaftaran mulai dibuka pada tahun ajaran 2026/2027.
Insya Allah untuk Sekolah Rakyat sudah kami siapkan dan pendaftaran akan dibuka pada tahun ajaran baru mendatang,” ujar Marhaen.
Ia juga memastikan jajarannya akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap proses pemutakhiran DTSEN, agar distribusi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Kolaborasi dengan Kementerian Sosial, BPS, kepala desa, lurah, hingga operator desa disebut menjadi kunci agar tidak ada lagi warga miskin yang tercecer dari sistem perlindungan sosial.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan sosial yang lebih adil, transparan, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(Tim)
