Kediri – Rapat koordinasi (rakor) final dan apel Banser menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa (16/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Organising Committee (OC) Munas-Konbes NU.
Munas dan Konbes NU sebagai rangkaian menuju Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Juni 2026 dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 500 peserta serta peninjau dari berbagai daerah.
Ketua Steering Committee (SC), Prof. Moh. Nuh, mengatakan bahwa rakor dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan teknis dan substansi kegiatan telah siap sebelum pelaksanaan.
“Kami melakukan pengecekan akhir terhadap persiapan Munas dan Konbes yang insyaallah dilaksanakan pada 20, 21, dan 22 Juni. Kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Ploso yang bukan hanya siap, tetapi sangat siap menjadi tuan rumah,” ujar Moh. Nuh.
Menurutnya, Munas dan Konbes akan membahas berbagai materi strategis, baik yang berkaitan dengan isu keagamaan maupun rekomendasi organisasi yang akan dibawa ke Muktamar NU ke-35.
Salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah usulan reformasi organisasi dan penguatan kelembagaan NU yang berasal dari berbagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Selain itu, isu-isu keagamaan kontemporer juga akan menjadi perhatian, termasuk persoalan fikih yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dan aset kripto.
“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian panduan syariah terhadap berbagai perkembangan teknologi yang terus berubah. Karena itu isu-isu tersebut akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam Munas dan Konbes,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Lokal, KH Moh. Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar, menyampaikan bahwa seluruh panitia terus memaksimalkan persiapan agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman, nyaman, dan memberikan manfaat yang besar.
“Alhamdulillah, seluruh gambaran dan kebutuhan teknis sudah kami siapkan. Dalam dua hari ke depan akan mulai dilakukan berbagai pemasangan dan penataan akhir,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jumlah peserta diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang, belum termasuk tamu undangan, para masyayikh, dan tokoh-tokoh yang akan hadir.
“Kami berharap Munas dan Konbes ini mampu menghadirkan sebanyak-banyaknya masyayikh untuk bersilaturahmi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi NU,” kata Gus Kautsar.
Di kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan bahwa pembukaan Munas dan Konbes akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat pemerintah daerah, pengasuh pesantren, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Ia juga mengungkapkan bahwa PBNU berencana mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberikan amanat pada acara penutupan yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada 23 Juni 2026.
“PBNU melalui rapat telah memutuskan untuk mengundang Bapak Presiden Prabowo. Saat ini masih dalam proses koordinasi dan konfirmasi. Mudah-mudahan beliau dapat hadir memberikan amanat pada penutupan,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Munas dan Konbes merupakan tahapan penting menuju Muktamar NU ke-35 karena berbagai materi strategis akan dimatangkan dalam forum tersebut.
Salah satu usulan yang diperkirakan menjadi pembahasan menarik adalah pelembagaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang selama ini bersifat ad hoc saat proses pemilihan Rais Aam.
“Usulan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Munas dan Konbes sebelum diputuskan dalam Muktamar,” jelasnya.
Terkait lokasi penyelenggaraan Muktamar NU ke-35, Gus Ipul menyebut terdapat beberapa daerah yang telah mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Jawa Timur, serta Sumatera Barat.
“Semua daerah memiliki peluang yang sama. Keputusan akan dibahas dan ditentukan melalui mekanisme organisasi yang berlaku,” katanya.
Mengenai figur calon Ketua Umum PBNU mendatang, Gus Ipul menyebut sejumlah nama memiliki peluang berdasarkan rekam jejak organisasi. Salah satunya adalah Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, yang pernah menjabat sebagai Katib Aam PBNU.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses pencalonan akan berlangsung sesuai mekanisme organisasi pada saat Muktamar nanti.
“NU tidak kekurangan kader. Semua memiliki peluang yang sama sepanjang memenuhi syarat dan mendapat dukungan sesuai aturan organisasi,” pungkasnya.
