Nganjuk | Updatenewstv- Pelaksanaan debat kedua calon wakil Bupati Nganjuk kembali memunculkan keluhan dari masyarakat.
Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk, antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan debat secara langsung terhalang oleh sejumlah kendala teknis.
Debat yang diadakan pada hari Rabu (06/11/2024) itu, berbeda dengan debat pertama yang digelar di Surabaya. Kali ini, debat berlangsung di Gedung Wanita, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk.
Namun, banyak masyarakat yang merasa kecewa karena akses menuju lokasi debat dibatasi ketat oleh pihak kepolisian, dengan barikade yang menghalangi para pendukung calon dan masyarakat umum untuk masuk. Hanya sekitar 35 orang pendukung per calon yang diizinkan untuk hadir secara langsung di dalam gedung.
Keluhan utama datang dari masyarakat yang merasa kesulitan untuk menyaksikan debat, karena hanya dapat menonton melalui siaran langsung yang disiarkan oleh stasiun JTV.
Masalahnya, JTV hanya bisa diakses oleh pelanggan Indihome, sementara banyak warga Nganjuk, terutama di daerah pelosok, tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Selain itu, meskipun debat juga disiarkan melalui streaming YouTube oleh KPU Nganjuk dan JTV, koneksi internet di wilayah tersebut terbatas, sehingga banyak yang tidak bisa menyaksikan tayangan tersebut.
Arifin, seorang warga Ngronggot, menyatakan kekecewaannya terhadap KPU Kabupaten Nganjuk.
Ini sangat aneh dan tidak profesional. Masyarakat yang ingin menyaksikan debat calon wakil bupati harus mengandalkan streaming YouTube yang tidak bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa KPU tidak memikirkan solusi yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat?” ujar Arifin.
Nurwadi, selaku Advokasi LBH Marhaen – Handy, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian KPU terhadap media dan wartawan lokal.
KPU seharusnya menghargai peran media lokal dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kalau debat ini tidak bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Nganjuk, untuk apa debat itu diselenggarakan?,” tegasnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Nganjuk belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilontarkan oleh masyarakat dan beberapa pihak terkait. Namun, dengan adanya keluhan tersebut, banyak pihak yang berharap agar KPU lebih memperhatikan aksesibilitas dan profesionalisme dalam menyelenggarakan debat-debat pilkada mendatang.
(Ricko)