Nganjuk | Updatenewstv- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk mulai menyatakan arah kebijakan dan program kerja tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan tidak berhenti sebagai wacana administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Transformasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dan Penguatan Sektor Strategis” tersebut digelar di Aula Disnaker Nganjuk, Sabtu (7/2/2026). Sejumlah pihak terkait hadir, diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Nganjuk, Kepala Disnaker Nganjuk Itsna Shofiani, serta perwakilan dari Bappeda.
Kepala Disnaker Nganjuk, Itsna Shofiani, menegaskan bahwa transformasi pembangunan hanya bisa terwujud bila dibangun melalui kerja bersama lintas sektor.
Perubahan tidak akan berjalan jika masing-masing berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga, antar sektor, hingga melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Ia menyebut, persoalan utama di bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Kami menaruh perhatian besar pada kesenjangan antara kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan industri di Nganjuk. Jangan sampai peluang kerja tersedia, tetapi justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Nganjuk, Zaenal Anwar, mengingatkan agar setiap program yang dirancang benar-benar berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Yang penting bukan besarnya anggaran, tapi sejauh mana program itu dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok paling bawah,” katanya.
Zaenal juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Dengan anggaran yang terbatas, kita harus jeli memilih program yang paling mendesak dan berdampak luas. Programnya tidak cukup hanya terlihat baik di atas kertas,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan pandangan dihimpun sebagai bahan penyempurnaan rancangan program kerja Disnaker tahun 2027. Seluruh peserta sepakat bahwa perencanaan pembangunan daerah harus tetap berpijak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mau mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat,” pungkas Itsna Shofiani.
(Tim)
