Nganjuk, updatenewstv – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan larangan pembelian hasil panen kedelai petani di bawah harga Rp10 ribu per kilogram saat kunjungan kerja panen raya kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Kamis (14/5/2026).
Di hadapan ratusan petani dan Ketua Komisi IV DPR RI, Pejabat TNI, dan Forkompimda Mentan menegaskan, bahwa pemerintah akan melindungi harga hasil panen agar petani tidak merugi. Menurutnya, kedelai lokal harus dihargai layak karena menjadi bagian penting dalam program penguatan swasembada pangan nasional.
“Kami tidak ingin ada tengkulak ataupun pihak lain membeli kedelai petani di bawah Rp10 ribu. Harga harus dijaga agar petani untung dan semangat menanam,” tegas Amran dalam sambutannya.
Tak hanya itu, Mentan juga menyampaikan pemerintah siap membeli hasil panen kedelai petani. Nantinya, kedelai tersebut akan disalurkan kembali kepada petani sebagai benih maupun kebutuhan pengembangan tanam berikutnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat siklus produksi kedelai lokal agar terus meningkat.
“Pemerintah akan hadir untuk petani. Hasil panen akan kami bantu serap, kemudian dikembalikan lagi untuk mendukung petani menanam lebih luas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mentan juga kembali menegaskan komitmennya meningkatkan luas tanam kedelai di Nganjuk dari sebelumnya sekitar 2.300 hektare menjadi 5.000 hektare.
Pemerintah pusat juga akan membantu sarana irigasi serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung produktivitas petani.
Panen raya kedelai tersebut turut dihadiri
Sekjen Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo, Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi beserta Forkopimda Kabupaten Nganjuk, pejabat di lingkungan Kementerian, TNI, dan Polri.***
