KEDIRI–UPDATENEWSTV – Sukacita menyambut Hari Jadi Kota Kediri 2026 dinodai oleh bayang-bayang praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ruang publik seperti Kawasan GOR Jayabaya, yang seharusnya menjadi ladang rezeki tahunan bagi pedagang kecil, justru berubah menjadi tempat yang mencekik mereka lewat modus sewa lapak yang tak masuk akal.
Merespons jeritan para pedagang, Paguyuban Sahabat Boro Jarakan (SaRoJa) bergerak cepat. Mereka langsung mendatangi Kepala Disbudparpora Kota Kediri, Bambang Priambodo, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Hari Jadi Kota Kediri 2026, untuk memastikan agar pesta rakyat ini tidak lagi dinodai oleh oknum-oknum pencari keuntungan pribadi.
Menangis Usai Event Selesai bukan sekadar desas-desus, Dewan Pengawas SaRoJa, Supriyo, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti konkret. Mulai dari rekaman video hingga pernyataan tertulis dari para korban yang merasa diperas saat berjualan di area GOR Jayabaya.
”Kami menerima aduan langsung dari para pedagang kecil. Faktanya, mereka terpaksa membayar ratusan ribu rupiah untuk satu lapak dalam sehari. Setelah event selesai, jangankan untung, mereka justru menangis karena biaya sewa itu bahkan mencapai dua kali lipat dari total pendapatan mereka,” ungkap Supriyo dengan nada prihatin.
Bagi para pedagang kaki lima, momen Hari Jadi Kota Kediri adalah pintu rezeki yang paling dinanti untuk menyambung hidup keluarga. Sangat disayangkan jika antusiasme warga ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang mengatasnamakan penyelenggara.
Desak Pemkot Kediri Terbitkan SOP Resmi
Berkaca dari carut-marut tersebut, mantan aktivis 1998 ini mendesak Pemerintah Kota Kediri untuk tidak tinggal diam. Ia meminta Wali Kota Kediri beserta jajaran dinas terkait memperketat mitigasi dan perizinan sebelum memberikan lampu hijau pada acara-acara besar mendatang, terlebih menjelang konser musisi papan atas seperti Ari Lasso di GOR Jayabaya.
SaRoJa menyodorkan tiga poin krusial yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah daerah seperti, ” Pemerintah harus memverifikasi secara ketat legalitas dan tujuan utama komunitas yang menggelar acara. Perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas mengenai hak dan kewajiban selama event berlangsung. Aturan harus menyatakan secara gamblang larangan memungut biaya apa pun dari pedagang kecil, kecuali untuk fasilitas mandiri yang disepakati transparan (seperti sewa tenda pihak ketiga).
”Bila perlu, ada identitas atau keplek (kartu) resmi yang disiapkan oleh penyelenggara agar pelaku UMKM legal bisa masuk ke lokasi. Kami dari Saroja juga akan menyebar crew di lapangan untuk mengawasi langsung,” tegas Supriyo.
Di sisi lain, PT Gudang Garam Tbk (GG) selaku korporasi yang rutin mendukung perayaan Hari Jadi Kota Kediri angkat bicara. Manajemen menegaskan bahwa untuk urusan teknis lapangan, pergelaran acara berskala besar—termasuk konser Ari Lasso yang akan datang—murni dikerjakan profesional oleh pihak Event Organizer (EO).
Humas PT Gudang Garam Kediri Tbk, Iwhan Tricahyono, menjelaskan bahwa kewenangan manajemen murni berada di dalam area panggung dan kawasan resmi event. Segala aktivitas di luar batas tersebut merupakan ranah pihak lain.
”Dari Manajemen kami sifatnya mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Jadi Kota Kediri. Kami berterima kasih atas berbagai masukan maupun apresiasi agar kami bisa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” jelas Iwhan.
Ia menambahkan, Gudang Garam selalu berkomitmen tumbuh bersama masyarakat Kediri dan berharap dukungan tulus ini tidak dinodai oleh tindakan oknum tidak bertanggung jawab di luar agenda resmi. Kondusivitas kota harus dijaga bersama agar tidak merusak citra baik daerah.
Pihak SaRoJa sendiri berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga lahir kebijakan konkret, agar perayaan Hari Jadi Kota Kediri benar-benar membawa berkah bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok.
