Nganjuk | Updatenewstv- Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategi menghadapi krisis energi global. Kebijakan ini efektif diterapkan mulai Rabu (1/4/2026) mendatang.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menjelaskan bahwa skema WFH dilakukan secara terbatas, yakni satu hari dalam sepekan setiap hari Rabu. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat adaptasi sistem kerja berbasis digital di lingkungan pemerintahan.
Langkah ini bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga bagian dari transformasi cara kerja ASN agar lebih fleksibel dan modern,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Pemkab akan menerbitkan surat edaran resmi pada Senin (30/3/2026) yang mengatur teknis WFH. Dalam pelaksanaannya, ASN tetap berada dalam pengawasan ketat pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Sistem absensi akan dilakukan tiga kali dalam sehari melalui aplikasi, yakni pagi, siang, dan sore. Tak hanya itu, pegawai juga mengaktifkan fitur live location di grup WhatsApp OPD sebagai bentuk pemantauan real-time.
Marhaen menyebut, penerapan WFH ini berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga sekitar 90 ribu liter setiap bulan. Selain itu, langkah efisiensi juga diterapkan di lingkungan kantor pemerintah melalui penggunaan listrik.
Kami mengimbau agar penggunaan lampu dan pendingin ruangan dibatasi, dinyalakan mulai pukul 13.00 WIB hingga jam pulang kerja,” tambahnya.
Meski begitu, kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN. Sejumlah sektor layanan publik tetap diwajibkan bekerja seperti biasa demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Instansi yang tetap beroperasi penuh di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti RSUD Nganjuk, RSUD Kertosono, serta seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Nganjuk juga dipastikan tetap memberikan layanan normal. Begitu pula dengan sektor pendidikan, khususnya sekolah dasar dan menengah pertama negeri.
Pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak boleh terganggu. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tegas Marhaen.
Kebijakan ini menjadi salah satu respons daerah terhadap dampak konflik global yang memicu tekanan pada sektor energi, sekaligus upaya menjaga stabilitas layanan publik di tengah keterbatasan sumber daya.
(Tim)
