NGANJUK, UPDATENEWSTV– Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ramai diperbincangkan di media sosial menjadi perhatian dari sisi hukum.
Pakar dan praktisi hukum Nganjuk, Anang Hartoyo, menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut penegakan hukum dan tata kelola kekuasaan di pemerintahan.
Menurutnya, dalam mengkaji dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, perlu diperjelas siapa yang melakukan penyadapan, atas dasar kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan, apa tujuannya serta untuk siapa hasil penyadapan digunakan.
Anang menjelaskan, tidak semua tindakan penyadapan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, penyadapan terhadap komunikasi elektronik yang bersifat pribadi atau tidak untuk konsumsi publik dan dilakukan secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana.
Hal itu merujuk Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan penyadapan secara melawan hukum terhadap transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.
“Penyadapan terhadap komunikasi elektronik yang tidak bersifat publik dan dilakukan secara melawan hukum itu diatur dalam Pasal 258 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 10 tahun,” jelas Anang.
Hukum juga memberikan pengecualian terhadap penyadapan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang sah, misalnya untuk kepentingan penyelidikan atau penegakan hukum.
Namun, jabatan seseorang tidak secara otomatis membenarkan tindakan penyadapan. Setiap tindakan tetap harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kemungkinan dugaan penyadapan tersebut masuk dalam kategori makar, Anang menegaskan bahwa hal itu tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan adanya dugaan penyadapan.
Menurutnya, tindak pidana makar memiliki unsur tersendiri yang harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.
Ia menjelaskan, Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193 KUHP mengatur ketentuan mengenai makar dengan unsur dan tujuan perbuatan yang berbeda.
Karena itu, penyidik perlu menemukan bukti yang menunjukkan adanya niat, tujuan, serta persiapan tindakan yang mengarah pada makar.
“Indikasi makar tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya dugaan penyadapan. Harus ada bukti yang menghubungkan penyadapan tersebut dengan tujuan dan persiapan untuk melakukan makar,” ungkap Anang.
Anang juga menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis berubah menjadi tindak pidana makar hanya karena pihak yang diduga menjadi korban merupakan Presiden.
Penentuan pasal yang dapat diterapkan harus berdasarkan unsur pidana dan bukti yang ditemukan.
Lebih lanjut, Anang mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan tindakan merekam dengan penyadapan. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi perbuatan, tujuan, hingga unsur hukum yang harus dipenuhi.
Menurutnya, untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk penyadapan ilegal, perlu diperiksa apakah tindakan tersebut menyangkut transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik dan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran hasil penyadapan ilegal dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati sebelum membagikan rekaman atau informasi yang belum jelas asal-usul dan keabsahannya.
Anang mengimbau masyarakat, khususnya warga Nganjuk, agar menyikapi persoalan tersebut dengan tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Ia mempersilakan masyarakat mendukung proses pengusutan, tetapi tetap harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Anang juga meminta masyarakat tidak ikut menyebarluaskan hasil penyadapan yang diduga ilegal maupun informasi yang belum memiliki sumber valid karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Jadilah masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik, tetapi juga kritis terhadap kekuasaan dan tertib dengan informasi elektronik. Prinsipnya sederhana, dukung penegakan hukum, hormati privasi, dan jangan menggantikan pembuktian dengan prasangka atau penghakiman sendiri,” pungkas Anang.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan spekulasi maupun opini yang berkembang di media sosial.
(TIM)
