KEDIRI | UPDATENEWSTV – Pemerintah Kota Kediri terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Melalui kampanye bertajuk “Gempur Rokok Ilegal”, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Kampanye tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal. Tidak hanya merugikan penerimaan negara, keberadaan rokok tanpa pita cukai resmi juga berpotensi mengganggu persaingan usaha serta merugikan industri rokok nasional dan stabilitas industri hasil tembakau.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai beberapa ciri rokok ilegal yang perlu diketahui. Setidaknya terdapat empat jenis rokok ilegal yang harus diwaspadai, yakni rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, rokok menggunakan pita cukai bekas, serta rokok polos atau tidak dilengkapi pita cukai sama sekali.
Rokok dengan pita cukai palsu merupakan produk yang menggunakan tanda pelunasan cukai tidak resmi. Sementara itu, pita cukai berbeda merujuk pada penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan produk yang dilekatinya. Adapun pita cukai bekas merupakan pita yang telah digunakan sebelumnya, tetapi kembali ditempelkan pada kemasan rokok.
Sedangkan rokok polos merupakan produk hasil tembakau yang beredar tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan cukai.
Selain melanggar ketentuan, peredaran rokok ilegal juga membawa sejumlah dampak negatif. Produk tersebut tidak melalui mekanisme pengawasan dan pengujian laboratorium sebagaimana mestinya. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya melindungi masyarakat sekaligus menjaga tata niaga industri hasil tembakau.
Dari sisi penerimaan negara, peredaran rokok ilegal dapat mengurangi pendapatan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dampak lainnya adalah merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya sesuai aturan serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa pelanggaran di bidang cukai dapat dikenai sanksi pidana maupun administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenali ciri-ciri rokok ilegal, tetapi juga ikut membantu pemerintah dalam mengawasi peredarannya. Warga yang mengetahui atau menemukan indikasi penjualan maupun distribusi rokok ilegal dapat segera menyampaikan laporan kepada kantor Bea Cukai terdekat.
Selain melalui kantor Bea Cukai, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Bravo Bea Cukai melalui nomor 1500225 untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait kepabeanan dan cukai.
Melalui kampanye Gempur Rokok Ilegal, Pemerintah Kota Kediri berharap keterlibatan masyarakat semakin meningkat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menekan peredaran rokok ilegal.
Dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjaga penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal.
(Tim)
