NGANJUK, UPDATENEWSTV– Sekolah Rakyat yang dibangun di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
Saat ini, salah satu program unggulan Pemerintah Pusat itu telah masuk dalam tahap akhir persiapan, dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang.
Setelah masuk asrama pada tanggal tersebut, para calon siswa yanh sebelumnya telah dijaring akan mengikuti Masa Pengenalan dan Adaptasi Lingkungan (MPLS) pada 14 hingga 17 Juli 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro saat rapat koordinasi bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Rabu (8/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Wabup Nganjuk yang akrab disapa Mas Handy itu meminta seluruh pihak untuk membantu memastikan kesiapan para calon siswa Sekolah Rakyat.
“Kami minta bantuan seluruh Pendamping PKH, TKSK, dan Pekerja Sosial untuk segera menyampaikan kepada calon siswa dan keluarganya bahwa tanggal 13 Juli mereka sudah harus siap masuk Sekolah Rakyat,” ujar Mas Handy.
“Waktu kita tinggal lima hari, sehingga seluruh kebutuhan pribadi anak-anak juga perlu dipersiapkan sejak sekarang,” sambung Mas Handy.
Mas Handy pun mengapresiasi kerja keras para pendamping sosial dalam upaya penjaringan dan verifikasi calon siswa, meskipun menurutnya penjangkauan masih perlu dilaksanakan lebih lanjut.
Wabup Nganjuk menegaskan bahwa target utama Pemkab Nganjuk bukan hanya sekedar kuota yang terpenuhi, melainkan juga untuk memastikan seluruh anak di Nganjuk bisa memperoleh akses pendidikan.
“Target kita satu, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di Kabupaten Nganjuk. Yang belum masuk Sekolah Rakyat akan kita carikan solusi melalui sekolah negeri, pondok pesantren, atau jalur pendidikan lainnya,” kata Mas Handy.
Mas Handy juga meminta para pendamping tidak hanya berpatokan pada data administrasi, tetapi melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah keluarga yang secara data tidak masuk kategori desil 1 atau desil 2, padahal kondisi riil di lapangan menunjukkan mereka layak menjadi penerima manfaat.
Mas Handy juga menginstruksikan agar seluruh data calon peserta segera dipetakan berdasarkan pilihan sekolah, ketersediaan kuota, maupun kendala yang dihadapi setiap calon siswa.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat segera memberikan intervensi apabila ditemukan hambatan, seperti ijazah yang masih tertahan, kendala biaya, maupun kebutuhan penempatan di sekolah alternatif. (TIM)
